MUSI RAWAS, Center-Post.com – Kemegahan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas yang dibangun dengan anggaran Rp4.494.665.963 menjadi sorotan Pemuda Mandala Trikora (PMT), Sabtu (21/11/2026).
Ketua PMT Musi Rawas, Mirwan Batubara, mempertanyakan besarnya anggaran pembangunan dan fasilitas kantor yang dinilai tidak sebanding dengan kinerja pengungkapan kasus dugaan korupsi di daerah tersebut.
Menurut Mirwan, pembangunan pagar, taman, mushola, hingga pengadaan mobiler senilai Rp1,2 miliar seharusnya diiringi kinerja penegakan hukum yang nyata, bukan justru menyisakan pertanyaan publik terhadap penanganan sejumlah perkara.
Ia menyoroti dugaan kasus pengadaan seragam sekolah Dinas Pendidikan yang dinilai belum jelas penanganannya, serta berbagai dugaan persoalan proyek dan laporan masyarakat yang disebut belum menunjukkan perkembangan berarti.
Mirwan mengingatkan, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, termasuk korupsi serta mengacu pada Pasal 8 ayat (4) UU Kejaksaan, terkait kewajiban jaksa menjalankan tugas berdasarkan hukum dan hati nurani serta menjaga kehormatan profesi.
Tidak hanya itu, temuan BPK 2021–2025 yang disebut mencapai lebih dari Rp.100 miliar mengandung unsur pidana wajib dan diserahkan kepada aparat penegak hukum serta klaim pemulihan Rp3,7 miliar dari Rp6,36 miliar pada Dinas PU Bina Marga melalui jalur Datun.
Selain itu, Mirwan mempertanyakan dugaan hibah Pemkab Musi Rawas kepada Kejari yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia merujuk UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Pasal 5 angka 4, serta PP Nomor 12 Tahun 2019 jo Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, terkait larangan pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan tata kelola hibah daerah.
“Kalau memang hibah itu sesuai aturan, buka dokumennya. Berapa nilainya, dari OPD mana, apa dasarnya, dan siapa yang menandatangani? Jangan sampai penegakan hukum justru terkesan terikat dengan pihak yang seharusnya diawasi,” tegas Mirwan.
Atas berbagai sorotan tersebut, PMT mendesak JAMWAS RI dan Kejati Sumsel turun tangan mengevaluasi kinerja Kejari Musi Rawas, termasuk penanganan laporan dugaan korupsi, tindak lanjut temuan BPK, serta transparansi pembangunan dan pengadaan fasilitas kantor.
“Copot yang tidak bekerja, ganti dengan yang berani. Jangan biarkan Musi Rawas menjadi kuburan kasus korupsi yang dibungkus gedung megah. Gedung bisa dibangun dalam 180 hari, tetapi kepercayaan rakyat tidak bisa dipulihkan hanya dengan semen dan cat,” pungkas Mirwan Batubara. (Tim)






