Musi Rawas, Center-post.com – Syarif, aktivis muda alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), saat ini tengah menyoroti soal anggaran belanja rumah tangga pejabat kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, tahun 2024 yang mencapai Rp.5 miliar lebih.
Dalam penyampaiannya saat di bincangi, Rabu, (24/9/2025), Syarif, menyampaikan kritik tajamnya, dirinya menegaskan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten ini dinilai tidak selaras dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Mura saat ini.
Berdasarkan data, adapun rincian anggaran menunjukkan:
1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Kode Sub. Rekening Kegiatan 4.01.01.2.12.0001 dengan nilai dana sebesar Rp. 3.756.840.000,- (Tiga Milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Kode Sub. Rekening Kegiatan 4.01.01.2.12.0002 dengan nilai sebesar Rp. 910.620.000, (Sembilan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kode Sub. Rekening Kegiatan 4.01.01.2.12.0003 dengan nilai sebesar Rp. 403.080.000,- (Empat ratus tiga juta delapan puluh ribu rupiah)
Dijelaskan, jika ditarik perhitungan, hanya pada pos Rumah Tangga Kepala Daerah saja, angka Rp 3,7 miliar itu bukan main-main. Bila di kalkulasikan perhari berarti lebih dari Rp 10 juta per hari habis digelontorkan hanya untuk kebutuhan satu rumah tangga pejabat daerah sekelas kepala daerah.
“Dengan anggaran yang fantastis ini tentu sangat berpotensi adanya dugaan yang menimbulkan inefisiensi dan pemborosan anggaran yang merugikan keuangan daerah”, tegas Syarif.
Disampaikan, dari kegiatan tersebut, semestinya ada perhitungan yang berbasis nyata serta harus digunakan untuk kegiatan yang menjadi skala prioritas, jangan sampai dengan nilai anggaran yang sangat luar tersebut hanya menjadi terkesan mengada-ngada.
” Jangan sampai uang negara habis hanya untuk hal yang tidak penting, di tambah berdasarkan perhitungan sampai 10 juta per hari, apa yang menjadi urgent dari kegiatan itu?”, tanyanya.
Terakhir dirinya mengatakan, kami akan segera meminta klarifikasi kepada pihak Setda Mura untuk memberikan klarifikasi serta penjelasaannya terkait hal ini, agar bisa kita cermati bersama peruntukan serta guna manfaat dari gelontoran uang negara yang di kelola oleh Setda Mura ini.
“Jika memang ada yang janggal, tentu akan kami bawa ke meja APH, agar bisa di tindak lanjuti serta memproses dugaan dan temuan kami nantinya”, tutupnya. (Mikel)
